Jejak Program Pemberdayaan ala Pemerintah

daftar isi

Pada sekitaran tahun 2010—sebelum marak adanya dana desa seperti sekarang, terdapat 15 desa di Karanganyar mendapatkan kucuran dana Program Perencanaan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)/ Neighbourhood Development (ND) dengan nilai yang signifikan. Dana hibah Bank Dunia senilai 1 Milyar per desa, terbagi dalam tiga tahap, yakni: perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran, yang kesemuanya diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat secara lebih menyeluruh. Pelaksanaan program tahap pertama (perencanaan), kelimabelas desa tersebut didampingi oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang direkrut terbuka dari para sarjana lulusan arsitektur dan perencanaan wilayah. Tulisan ini bermaksud sedikit mengungkap beberapa catatan terkait hal itu, dengan harapan dapat merefleksikan beberapa hal yang masih relevan dengan situasi sekarang.

***

Di antara kami ber-limabelas, TAPP Kabupaten Karanganyar, barangkali memang satu sama lain punya kepentingan atau sekadar konsep pemikiran sendiri-sendiri yang mendorong keputusan kami untuk menjadi Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan dengan mengikuti seleksi, menandatangani kontrak, sampai paripurna menjalani tugas tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa proses itu sunguh sangat personal dan otonom dalam diri masing-masing kami. Akan tetapi yang menarik bagi saya adalah teman-teman yang punya latar belakang kuat dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengabdian, gerakan sosial, atau pun sekadar ketulusan untuk bersama-sama masyarakat berusaha menyentuh substansi tujuan program PLPBK/ND ini.

Terbersit perasaan salut dan harapan yang besar, terutama kepada teman-teman TAPP yang tetap optimis dalam keadaan apa pun, bahwa program ini mendorong kemuliaan di tengah-tengah masyarakat desa dampingan masing-masing. Hal ini meskipun telah diketahui bersama, program PLPBK/ND tahun ini—terutama yang terjadi di Karanganyar—telah ‘cacat’ sedari awal proses kelahirannya. Bagi sebagian pihak hal ini dipandang masih bisa dikondisikan supaya tidak menjadi permanen, artinya masih bisa dikejar untuk mengupayakan perbaikannya. Akan tetapi dalam realisasi di lapangan, mulai dari pemangku kebijakan dan konsultan di tingkat kota hingga pelaksanaan di tangan para relawan, fasilitator dan Tenaga Ahli di desa, ternyata tak bisa dihindari akan mengakumulasi atau juga mengintervensi munculnya beraneka kejadian yang menegaskan adanya ‘cacat’ bawaan tadi.

Salah satu keresahan terkait hal ini sempat pula menguak di Mimbar Bebas Forum P2KP pada 16 Mei 2011, sekalipun gugatan salah satu TAPP Karanganyar pada forum tersebut baru sebatas menyoroti penyimpangan klausul kontrak kerja para tenaga ahli, belum sampai menyentuh aspek lain terkait efektifitas program secara lebih kritis dan mendasar.

(catatan sisipan, 24 Oktober 2020)

Saya yang sejak awal masih memiliki kegamangan untuk meyakini keberhasilan program ini sampai ke substansinya, nampaknya harus mencari cara lain agar kegamangan itu tak menjadi ‘ranjau’ yang bisa setiap saat meletus akibat terinjak kaki sendiri. Sikap ini pun sebetulnya lebih merupakan upaya untuk menjaga konsistensi semangat teman-teman yang lain, sebagaimana mereka mengajarkan pada saya hingga saat ini.

Karanganyar, 17 Juli 2010

***

Salah satu alat ukur paling sederhana untuk menakar keberhasilan sebuah gerakan pengorganisasian masyarakat (community organizing) atau beberapa kalangan mempersepsikan pengertian yang sama—meskipun hakikatnya berbeda—dengan kegiatan pembangunan komunitas (community development), adalah ketika masyarakat/komunitas—dalam hal ini sebagai subyek/pelaku—telah mengenali betul motivasi dasarnya, yakni semacam dorongan yang menjadi bahasa universal bagi segala komponen dalam komunitas tersebut untuk tujuan tertentu yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ketika masyarakat/komunitas masih melulu tergoda pada hasil-hasil jangka pendek, semacam imbalan uang (dalam lingkup personal/individu masyarakat) atau reward progam-program lanjutan (dalam lingkup masyarakat/komunitas sebagai lembaga),  maka sebetulnya sejak dini sudah bisa dipastikan adanya gelagat ke-tidakberhasil-an dari berjalannya gerakan/kegiatan tadi.

Baiklah, barangkali teropong substantif tersebut agak “melayang-layang” ketika dipakai untuk mengamati sebuah program perencanaan partisipatif yang difasilitasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan hutang Negara kepada Bank Dunia, sebagaimana PLPBK/ND. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwasanya setiap kali program ini disosialisasikan (kepada pihak-pihak yang terkait langsung) atau dipromosikan (kepada pihak-pihak yang terkait tidak langsung) adalah untuk terjadinya sebuah perubahan perilaku masyarakat, dari sebelumnya tergantung menjadi tidak tergantung, dari sebelumnya diarahkan menjadi merencanakan arah sendiri, dari sebelumnya menerima program menjadi menyusun program, dan lain sebagainya. Inilah sebetulnya perubahan esensial yang diharapkan dari program ini dan juga tentunya latar program sebelumnya. Masyarakat sedikit “dipaksa”untuk segera menjadi dewasa lewat suatu skenario/siklus program yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti halnya PLPBK/ND yang menjadi bagian tak terpisahkan dari alur siklus program P2KP dan PNPM Mandiri. Bisa dikatakan, itu adalah sebuah grand design yang begitu kompleks diambil oleh lembaga yang juga begitu besar—yakni negara—untuk terjadinya suatu gerak perubahan mulai dari sel terkecil—yakni masyarakat, yang terhimpun dalam satu institusi formal desa/kelurahan sebagai bentuk pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan individu masyarakat. Andaikata skenario ini berjalan sempurna, alangkah dahsyat perubahan yang bakal terjadi. Sehingga patut kita memberi apresiasi positif terhadap itikad baik semacam ini.

Alat ukur sebagaimana disinggung di atas, tentunya akan menjadi instumen yang amat mudah bekerja ketika realitas sesungguhnya mengarah kepada kutub negatif, yang artinya banyak ditemukan indikator-indikator belum terbangunnya situasi mental dan nalar masyarakat sebagaimana yang dikehendaki. Masyarakat mau turun ikut berpartisipasi kalau ada dana, andil apa saja selalu di-rupiah-kan, mumpung ada dana segera direlisasikan dan dihabiskan, dst.  Alih-alih pembelajaran mengenai kemandirian, penemuan karakter, ataupun kematangan perilaku dan sikap dalam pergulatan masyarakat desa/kelurahan di era global, yang terjadi justru masyarakat kian konsumtif dalam memanfaatkan dan menggulirkan realisasi tiap program tadi. Sedikit demi sedikit masyarakat mempelajari definisi program sebagai “proyek” dan para elit-nya berlomba-lomba menjadi mediator antara pejabat yang korup dan masyarakat kecil yang belum tercerahkan. Sementara sistem kontrol yang independen dan powerfull barangkali—entah sengaja atau tidak sengaja—belum disiapkan dari tingkat atas (pusat) sampai bawah (pinggir). Sehingga untuk setiap step siklus, yang artinya realisasi tiap tahap/program selalu dikoreksi hanya untuk mengesahkan dilanjutkannya tahap/program berikutnya. Kesalahan-kesalahan atau juga penyimpangan-penyimpangan yang mutlak terjadi hingga di level bawah, mendapatkan toleransi untuk perbaikan seiring dimulainya alur siklus berikutnya. Pada rentang fase inilah seakan-akan masyarakat dididik menjadi pecandu progam. Belum sampai terdeteksi benar penyakit yang diderita, obat-obatan terus saja dikonsumsi dengan dosis yang kian berat.

Apa mau dikata, sebagai “hajatan” negara yang kompleks, dari segi filosofi, metode, praktik, pelaku yang terlibat, maupun birokrasi yang menyertai, nampaknya perlu kita tengok batasan masyarakat itu sendiri. Masyarakat barangkali perlu dipahami lebih luas, tentunya bukan hanya penduduk desa/kelurahan yang menerima program, akan tetapi juga keseluruhan komponen yang terlibat dari level atas sampai bawah. Betapa mengondisikan masyarakat hanya di level bawah adalah naif ketika di dalam rantai kebijakan birokrasi—baik yang formal (pemerintah), maupun non-formal (swasta&non-pemerintah), para aktor pelakunya sama sekali tak mendapatkan pengondisian yang memadai. Jadi maksudnya masyarakat bawah boleh digali peran-serta (partisipasi) dan swadayanya dalam segala hal, tetapi jangan lupa bagaimana kesiapan pemahaman substansi birokrasi di atasnya dan juga para pendamping/penggeraknya?

Masyarakat bawah masih memandang bahwa dana yang diterima adalah milik orang lain yang dihibahkan begitu saja, sehingga salah kalau tidak dimanfaatkan (baca: dihabiskan). Sementara birokrasi mengajarkan bahwa setiap layanan ada harganya, kerelawanan adalah kerja keras yang pasti segera akan mendapatkan imbalan dan kesepakatan bawah meja nyaris menjadi harga mati. Masyarakat bawah diajarkan pula mengenai trik, manipulasi, atau juga pola hubungan kerja yang kurang sehat, dari mengamati birokrasi serta menyimulasikannya dalam kondisi-kondisi tertentu (awalnya) dan setiap kondisi yang dialami (pada akhirnya). Lalu lahir para elit masyarakat yang lebih tanggap dan sigap dalam menerima pesan-pesan pembelajaran tadi. Jadi kesalahan—kalaupun ada—bukan semata-mata diderita oleh masyarakat bawah sebagai pelaku (subyek) ataupun penerima (obyek) program, melainkan juga keseluruhan pihak yang terlibat dalam atmosfir pengorganisasian/pembangunan komunitas tadi. Niscaya lalu terjadi saling-transfer perlahan-lahan suatu mutasi pola birokrasi ke dalam sendi-sendi sikap dan pemikiran para pelaku yang terlibat tadi, menyinergi dalam tatanan baru yang nampak kondusif. Suatu tatanan yang ketika kita tengok lebih dalam hanya menguntungkan segelintir elit birokrasi dan elit masyarakat, karena bagaimana pun masyarakat bawah secara umum hanya mampu menerimanya sebagai kebenaran, karena iklim yang demikian, karena kuasa sebuah kekuatan yang tak mampu mereka sentuh dan hanya mereka rasakan. Semoga saja yang sebenarnya terjadi bukan demikian.

Karanganyar, 6 Oktober 2010

***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn